- Presiden Prabowo Lantik Suahadil Nazara Sebagai Menteri Keuangan, Gantikan Purbaya Yudhi Sadewa
- Pelayanan PDAM Unit Cikande dikeluhkan, Konsumen Tiga Hari Tanpa Air, Saat Laporan Terkesan Diabaikan.
- Dua Mobil Operasional MBG Bernopol Sama di Lebak, Viral dan Jadi Sorotan.
- Dugaan Manipulasi Titik Dapur MBG Banten, Kerugian Pengelola Capai 1,5 Miliar
- Lima Jurnalis Hilang Kontak Saat Liputan Anak Krakatau, Pijar, Semoga Segera Ditemukan Dalam Keadaan Selamat.
- Kasus Hilangnya Kakak Beradik Di Banyuasin Terungkap, Dua Tahun Pencarian Berakhir Dengan Kenyataan Sedih.
- Bobol Warung Dini Hari, Empat Pelaku Curhat dan Penadah Ditangkap Polda Banten
- KASUS PENCULIKAN AKTIVIS UUN SELESAI DENGAN KEADILAN RESTORATIF, KUASA HUKUM KETUA DPRD LEBAK BERI APRESIASI LUAR BIASA
- Kasus Dugaan Penculikan Aktivis Uun Selesai Dengan Keadilan Restoratif, Empat Tersangka Bebas
- Warga Perumahan Puri Teratai RW 03 Tunjukkan Kepedulian, Galang Dana untuk Korban Gempa NTT
LMP Mada Banten, Bersama 3 Ormas Gelar Aksi Damai Di Depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
PEMRED : Iyan Baduy
SERANG - info fakta news
Laskar Merah Putih Markas Daerah Banten dengan Ketum HM. Arsyad Channu, Kamada Rudi Ongky, bersama 3 Ormas Kota Serang.
Gelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, pada Senin (10/10/25).
Aksi yang mengatas namakan koalisi Oktober 2025, terdiri dari ormas LMP, GMAKS, KKPMP dan PPPKRI SAT BELA NEGARA.
Aksi menuntut dua isu krusial, yaitu Transparasi Anggaran Anggota Dewan dan Penguatan pungsi pengawasan terhadap masalah yang ada di Bank Banten.
Dalam aksi damai ini LMP Mada Banten, diwakili personil Macab Kota Serang dan Macab Kabupaten Serang, dibawah pimpinan Ketua Harian Mada Wilayah Barat, Bung Black.
Perwakilan LMP Mada Banten Iyan Baduy yang merupakan Ketua Markas Cabang Kabupaten Serang mengatakan.
" Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat terhadap dugaan minimnya keterbukaan informasi publik, khususnya terkait hak-hak finansial anggota dewan, serta lambatnya respons lembaga legislatif dalam menyikapi isu-isu keuangan daerah ".
lanjut Iyan " masyarakat menuntut transparasi dan publikasi terbuka terkait rincian seluruh komponen gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD Banten ".
Tuntutan ini mencakup, uang representasi antara lain, rincian gaji pokok untuk pimpinan dan anggota Dewan.
Tunjangan keluarga dan beras, berupa tunjangan yang diberikan untuk keluarga dan pemenuhan kebutuhan beras.
Tunjangan jabatan dan alat kelengkapan, yang melekat pada jabatan dan penggunaan alat kelengkapan dewan.
Uang paket, berupa rincian biaya yang dialokasikan untuk aktivitas dan pekerjaan anggota dewan.
Dana operasional pimpinan DPRD, berupa rincian penggunaan dana operasional yang disediakan untuk ketua dan wakil ketua DPRD.
Penguatan fungsi pengawasan terkait Bank Banten DPRD Provinsi Banten untuk segera mengambil tindakan nyata sebagai pungsi pengawasan dan kepanjangan tangan rakyat.
Dengan segera memanggil Direktur Bank Banten secara resmi untuk mempertanggung jawabkan dugaan adanya beberapa permasalahan yang terjadi, seperti hilangnya dana nasabah dan masalah proyek.
Ditambahkan Iyan, DPRD Provinsi Banten harus peka dan cepat tanggap terkait informasi permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan kepercayaan publik.
Aksi berjalan dengan tertib aman terkendali, dengan pengawalan petugas dari Polres Kota Serang Polda Banten.
(Red)






